Refleksi Kemerdekaan di Bulan Ramadhan: Menakar Sumbangsih Umat dan Partai Politik Islam pada Masa Revolusi Indonesia, 1945-1950

5
1

Oleh: Pipit Maysyaroh

Pada saat kembalinya Belanda dalam rangka menguasai kembali negara Republik Indonesia setelah masa Proklamasi Kemerdekaan (1945), semua lapisan masyarakat bersatu-padu dalam menentang kolonialisme tersebut. Tak terkecuali dengan masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia.

Untuk sejenak, pada masa revolusi, Islam politik melupakan perjuangan dalam mewujudkan berdirinya “negara Islam”. Namun demikian, umat Islam juga tidak melupakan penegakan kehidupan bernegara yang baik. Untuk itu, umat Islam membentuk partai politik guna mendukung sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia serta guna memudahkan umat Islam dalam menyampaikan aspirasinya dan memudahkan pula penyatuan umat Islam dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan di atas dibentuklah partai politik MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada bulan November 1945. Dengan adanya satu partai politik Islam tersebut diharapkan cita-cita Islam menjadi mudah untuk direalisasikan. Partai ini mendapat dukungan yang luar biasa dari para ulama, baik yang modernis maupun tradisionalis, di samping dukungan dari pemimpin-pemimpin umat non-ulama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain (Ali, 2010).

Pergerakan dari partai MASYUMI ini terbilang cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat mengenai isu campur-tangan pemerintahan asing (kolonial Belanda dan Inggris) di satu sisi dan di sisi lain dalam berjalannya pemerintahan Indonesia yang masih muda pada saat itu. Seperti dalam kasus penolakan terhadap Perjanjian Linggarjati (1946/1947), MASYUMI memandang secara kritis bahwa perjanjian harus ditolak karena dianggap merugikan bangsa Indonesia.

Karena penolakan tersebut maka dalam sidang-sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) di Malang, Jawa Timur, pada bulan Maret 1947, Perjanjian Linggarjati tidak dapat diratifikasi oleh Parlemen. Namun akhirnya MASYUMI dan partai-partai oposisi lainnya menerima Perjanjian itu dikarenakan “ancaman” dari Mohamad Hatta, dalam pidatonya yang penuh amarah, bahwa Soekarno dan Hatta akan meletakkan jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden seandainya Perjanjian Linggarjati itu terus ditolak (Noer & Akbarsyah, 2005:109 ).

Tidak hanya dalam menentang kembalinya Belanda atas bekas tanah jajahannya di wilayah Indonesia, partai MASYUMI juga menentang dan ikut menggagalkan direbutnya tahta pemerintahan oleh golongan kiri, yakni FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin di Madiun, Jawa Timur, pada bulan September 1948. Sejarawan Australia, M.C. Ricklefs mengatakan bahwa pada saat terjadi sebuah pemogokan yang disertai dengan tindakan kekerasan pada sebuah pabrik tekstil milik pemerintah di Delangu (Jawa Tengah), golongan santri, yang merupakan pengikut partai MASYUMI, dan juga didukung oleh satuan-satuan Hizbullah dan Sabilillah, ikut menyerang golongan abangan yang mendukung gerakan pemogokan tersebut yang memang disponsori oleh golongan kiri (Ricklefs, 2009:477).

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa masyarakat Muslim di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar pada masa revolusi (1945-1950). Satu hal yang sangat menarik dan merupakan suatu ciri dari masyarakat Republik Indonesia ialah, meskipun komunitas Muslim merupakan mayoritas dalam masyarakat Indonesia, namun mereka bisa meredam keinginan mereka untuk mendirikan “negara Islam”.

Tapi lain ceritanya dengan kasus S.M. Kartosuwiryo yang mendirikan NII (Negara Islam Indonesia) pada tahun 1949. Dalam pandangan M.C. Ricklefs (2009:478), pada kasus ini terdapat sebuah kesalahfahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan S.M. Kartosuwirjo yang memang sangat tidak mempercayai pemerintahan yang cenderung kekiri-kirian pada masa-masa awal revolusi Indonesia (pemerintahan Sutan Sjahrir dan Amir Syarifuddin yang sosialis).

Lebih-lebih akibat Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin pada bulan Januari 1948, menyebabkan – salah satunya – tentara Siliwangi di Jawa Barat harus melakukan “hijrah” ke Yogyakarta. Dalam pandangan S.M. Kartosuwiryo, peristiwa itu merupakan suatu kekalahan bagi pemerintah dan masyarakat Jawa Barat merasa “ditinggalkan” begitu saja oleh pemerintah yang dinilai tidak bertanggung jawab.

Puncak dari akumulasi peristiwa yang mendorong S.M. Kartosuwiryo mendeklarasikan Kemerdekaan NII adalah dengan diserbunya ibukota RI (Republik Indonesia), Yogyakarta, dan ditangkapinya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta, serta Menteri-menteri lainnya oleh tentara Belanda dalam aksi Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Semua orang menyangka, termasuk S.M. Kartosuwiryo sendiri, bahwa Negara RI sudah hilang dari muka bumi.

Namun, bagaimana pun, masyarakat Islam sebagai bagian dari masyarakat Indonesia pada masa revolusi tetap ikut berjuang dalam menentang kembalinya usaha kolonial Belanda atas bekas jajahannya; menumpas usaha golongan kiri yang ingin mendirikan Republik Sovyet Indonesia di Madiun pada bulan September 1948, termasuk berjuang menentang NII dengan DI/TII (Darul Islam / Tentara Islam Indonesia) yang ingin mewujudkan “negara Islam” tidak dengan melalui cara-cara parlementer dan demokratis di Indonesia.

Sumber Rujukan:

Ali, Jamaludin. (2010). Sekilas Perkembangan Islam di Indonesia Sebelum Orde Baru. Jakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia].

Noer, Deliar & Akbarsyah. (2005). KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai Parlemen Indonesia, 1945-1950. Jakarta: Yayasan Risalah.

Ricklefs, M.C. (2009). Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Terjemahan.

===

Keterangan: Artikel opini ini, sebelum diedit ulang seperti dalam bentuknya sekarang, merupakan tugas dalam matakuliah “Sejarah Revolusi Indonesia” yang diberikan oleh Andi Suwirta, M.Hum. dalam Semester Padat bulan Juli dan Agustus 2012.

Pipit Maysyaroh adalah Mahasiswi Jurusan Pendidikan Sejarah, Angkatan 2010, di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia.

SHARE

5 COMMENTS

  1. Para politisi Islam harusnya belajar dari pengalaman revolusi Indonesia, bahwa hanya ada satu partai politik Islam, yaitu MASYUMI. Tidak seperti sekarang, banyak partai politik Islam tapi tidak karuan. Lieur ngabandunganana oge!

    • Karena situasi dan kondisi pada masa Revolusi berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini. yang artinya solusi yang dapat menyelesaikannya pun berbeda.
      Terlebih lagi, tujuan dari partai-partai yang ada pada masa Revolusi dan masa kini juga berbeda. Pada masa Revolusi, tujuan dari partai-partai yang ada, termasuk partai yang berhaluan Islam ialah untuk mencapai kemerdekaan penuh dan jelas musuh atau lawannya siapa. Sedangkan partai-partai yang sekarang memiliki tujuan yang sama dengan visi yang berbeda. dan lawan yang mereka lihat pun samar.

  2. Saya ingat pendapatnya kang Jalaluddin Rakhmat pada tahun 1990-an. Dia bilang, coba kumpulkan para pemimpin Islam untuk bermusyawarah dan mufakat. Jika ada 10 orang pemimpin Islam yang hadir, maka insya Allah akan lahir 11 pendapat dengan menyatakan “setuju untuk tidak bersetuju”. Dasar politisi Islam sontoloyo!

  3. terimakasih kepada Bapak Andi Suwirta yang telah berkenan mempostingkan tulisan saya di web Aspensi ini.
    Semoga tulisan saya bisa berguna bagi yang membacanya :)

  4. Apa pasal parti-parti politik Islam, samada di Malaysia mahupun di Indonesia, selalunya tewas oleh parti yang disokong oleh kerajaan? Jawapannya adalah memandangkan ramai pimpinan politik daripada parti Islam darjah pendidikannya relatif rendah.

    Jom kita tanda aras antara Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang kelulusan Doktor Undang-Undang daripada United Kingdom, atau Ahmad Sukarno yang kelulusan jurutera daripada ITB Bandung, atau Mohamad Hatta yang Sarjana Ekonomi daripada Belanda. Dalam masa yang sama, pimpinan Islam macam Mohammad Natsir daripada Indonesia dan Pendeta Ja’ba daripada Malaysia setakat kelulusan Sekolah Menengah sahaja.

    Justru, pendidikan adalah pelaburan sosial yang kritikal bagi membina bangsa di masa hadapan. Oleh itu, umat Islam samada di Malaysia mahupun di Indonesia kena giat belajar dan dibuka mindanya oleh kesan daripada pendidikan.

LEAVE A REPLY