Plagiarisme itu Korupsi

4
4800

Oleh: Fahrus Zaman Fadhly

Awal Maret 2012, tampaknya menjadi hari kelabu bagi dunia pendidikan kita. Pagi itu, 1 Maret 2012, kampus Bumi Siliwangi diguncang penghuninya sendiri. Di halaman satu, suratkabar Pikiran Rakyat menulis: Tiga Calon Guru Besar UPI Plagiator” (Kamis, 1/3/2012). Sehari setelahnya, Sekjen (Sekretaris Jenderal) Transparency Internasional Indonesia yang juga alumni UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), Teten Masduki, mengatakan, “[…] Tidak boleh ada kriminalitas di Perguruan Tinggi karena ini mencoreng dunia pendidikan. Harus dicopot (pelakunya). Apalagi ini dilakukan calon guru besar” (Pikiran Rakyat, 2/3/212).

Tak pelak, berita memalukan dunia akademik itu langsung menyebar ke berbagai situs jejaring sosial. Sebagian besar dari mereka mengecam tindakan plagiat yang dipandang menghancurkan kredibilitas akademik Perguruan Tinggi. Terlebih ratusan ribu alumni kampus pencetak guru itu juga ikut tercoreng. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa untuk mengembalikan citra dan wibawa akademik UPI, tidak ada cara lain, selain memberhentikan plagiator dari tempatnya mengajar. Sanksi yang ringan berupa sanksi administratif, seperti penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional, hanya akan makin menyuburkan praktik plagiarisme di dunia pendidikan.

Kasus plagiat, tentu tidak saja terjadi di kampus pencetak guru itu, tetapi pernah juga terjadi di perguruan tinggi lain seperti ITB (Institut Teknologi Bandung), UI (Universitas Indonesia) Jakarta, UNPAR (Universitas Katholik Parahyangan) Bandung, UNRI (Universitas Negeri Riau) Pekanbaru, dan UNG (Universitas Negeri Gorontalo) di Sulawesi. Sanksi bagi pelaku, umumnya diberhentikan dengan tidak hormat dari almamaternya, dibatalkan jabatan guru besar (bila dilakukan seorang profesor) dan gelar akademik lainnya, serta dicopot dari jabatan-jabatan struktural lain yang disandangnya.

Belakangan, dugaan plagiat atau pelanggaran norma akademik juga itu terjadi di 21 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan sejumlah PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di bawah tujuh wilayah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS). Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi pun sudah mengirimkan surat kepada PTN dan PTS tersebut yang masuk dalam daftar kasus.

Plagiator = Koruptor

Praktik plagiarisme sejatinya merupakan tindakan korupsi di dunia akademik. Plagiarisme adalah kejahatan akademik yang secara fundamental mampu menghancurkan sendi-sendi kejujuran, objektifitas, keadilan, otentisitas, dan kebenaran sebagai pilar utama suatu lembaga ilmiah dan pusat riset. Di dunia kampus, tindakan tidak terpuji itu terkategori extraordinary crime, sebagaimana korupsi dalam dunia politik. Karena itu, pelaku plagiarism, atau sang plagiator, harus mendapat sanksi yang berat sehingga membuat efek jera. Bila sanksinya ringan, seperti penurunan pangkat dan/atau jabatan akademik (fungsional), maka justru akan menyuburkan praktik plagiarisme.

Antara plagiarisme dan korupsi terdapat kesamaan fundamental, yakni keduanya sama-sama tindakan mengambil milik orang lain secara illegal (mencuri). Namun, perbedaannya adalah pada dua aspek. Pertama, material yang diambil/dicuri. Kedua, artikulasi atau sikap pelakunya setelah mencuri barang/karya orang lain.

Dalam korupsi, material yang dicuri itu umumnya berupa uang dan hasil korupsinya disembunyikan atau diupayakan sekeras mungkin agar tidak diketahui oleh orang lain atau pihak berwenang. Bahkan, bagi sebagian besar koruptor, mereka melakukannya dengan cara money laundry. Sementara dalam plagiarisme, material yang dicuri itu berupa karya ilmiah/fiksi orang lain. Namun, plagiarisme jauh lebih berbahaya daripada korupsi. Karena, setelah melakukan tindakan plagiat, pelakunya secara demonstratif menyatakan bahwa itu adalah hasil karyanya sendiri, baik yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk buku.

Kasus yang menimpa tiga calon guru besar yang belakangan ramai dibicarakan, tentu didorong oleh budaya shortcut, instan, dan malas berfikir. Kreatifitas yang sejatinya akan melahirkan otentisitas justru dipenjara oleh nafsu untuk segera menyandang gelar kehormatan sebagai maha guru: guru besar. Terlebih didorong oleh angan-angan untuk mendapat “kesejahteraan” secara illegal, mudah, dan cepat. Apalagi tunjangan seorang guru besar yang mencapai kurang lebih Rp 13 juta/bulan menjadi godaan tersendiri bagi seorang dosen untuk segera meraihnya.

Dosen yang sejatinya mesti memberikan keteladanan tentang nilai-nilai kejujuran justru melakukan tindakan tidak terpuji dengan mencuri karya orang lain. Dosen seperti demikian tidak boleh lagi mengajar karena tidak ada yang bisa diteladani dari seorang plagiator. Karena itu, plagiator memang mestinya diganjar dengan hukuman yang maksimal seperti diberhentikan secara tidak hormat, dicabut gelar akademiknya, dan dicopot jabatan strukturalnya. Bila sanksi ini dilakukan, maka mahasiswa dan dosen laimnnya akan memandang hina perbuatan plagiat dan menghindari untuk melakukannya.

Sanksi & Kredibilitas Akademik

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No. 17 Tahun 2010, pasal 1 ayat 1).

Pada ayat 4, Permendiknas ini juga menyerukan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia agar melakukan tindakan represif dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Tindakan represif itu harus dilakukan untuk mengembalikan kredibilitas akademik suatu Perguruan Tinggi.

Untuk mengembalikan kredibilitas akademik sebuah Perguruan Tinggi, sanksi atas tindakan plagiat bisa bermacam-macam dari yang paling ringan hingga yang paling berat, bergantung pada tingkat kesalahan plagiatnya.

Pasal 12 ayat 3 Permendiknas No. 17/2010 menyebutkan bahwa sanksi bagi dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan  yang terbukti melakukan plagiat bisa berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak kepada mereka, penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor/ahli peneliti utama, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, atau pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun, apabila pelaku plagiat itu adalah seorang guru besar/professor/ahli peneliti utama, maka mereka dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian oleh Menteri atau pejabat yang berwenang.

Praktik plagiarisme bisa dicegah dengan berbagai cara. Di antaranya, pertama, mengunduhkan hasil karya ilmiah ke internet. Bagi pembimbing, promotor atau peer group yang mempromosikan seseorang menjadi Sarjana/Magister/Doktor atau Profesor mesti memiliki perangkat yang memudahkan mereka melakukan cek silang di internet. Mereka sejak dini harus turut bertanggung jawab kepada mahasiswa bimbingannya agar mereka tidak terjerumus pada perbuatan plagiat.

Kedua, sanksi yang maksimal juga sangat membantu melahirkan efek jera kepada plagiator, sehingga seseorang tidak mudah – baik secara sengaja atau tidak sengaja – mencuri hasil karya orang lain. Imbauan Dirjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) beberapa waktu lalu agar mahasiswa S1, S2, dan S3 harus menulis ringkasan Skripsi, Tesis, dan Disertasi dalam jurnal ilmiah yang peer reviewed juga membantu seorang mahasiswa/dosen agar terbiasa menulis karya ilmiah. Walaupun imbauan ini, pada sisi lain, juga bisa mendorong lahirnya budaya plagiarisme ala baru dan fenomena “jurnal bodong”. Ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan kewajiban dan terbatasnya media publikasi ilmiah jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada.

Ketiga, pimpinan Perguruan Tinggi harus lebih gencar melancarkan kampanye anti nyontek dan plagiat di kalangan mahasiswa dan dosen. Budaya malu me-nyontek dan plagiat di lingkungan civitas akademika penting dilakukan agar lahir sikap asketisme intelektual (intellectual ascetism) di kalangan insan kampus. Budaya malu itu akan lahir bila sanksi bagi para pelaku plagiat sangat berat.

Dalam konteks kasus plagiat di UPI misalnya, Senat Akademik UPI mestinya menyidang mereka secara terbuka: apa kesalahannya, karya ilmiah milik siapa yang dijiplak, dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah mana? Sidang SA (Senat Akademik) UPI pun mestinya bisa disaksikan oleh segenap civitas akademika dan bila terbukti melakukan tindakan plagiat harus menjatuhkan sanksi yang berat kepada plagiator. Lewat ikhitiar ini, budaya malu untuk berbuat plagiat, insya Allah, akan tumbuh dengan sendirinya di kalangan mereka.

Keempat, bagi mahasiswa baru yang memasuki masa orientasi, sedini mungkin harus disampaikan kepada mereka tentang bahaya perbuatan pelaku plagiat dan sanksi beratnya. Melalui berbagai berbagai langkah itu, saya kira, praktik plagiat akan menurun secara signifikan.

Namun, bila pimpinan Perguruan Tingginya juga banyak melakukan kesalahan, sehingga sang plagiator berusaha menyanderanya untuk tidak memberikan sanksi berat, maka di sinilah pangkal soalnya: kerusakan di dunia Perguruan Tinggi justru terjadi karena pimpinannya juga banyak melakukan tindakan-tindakan koruptif dan manipulatif. Wallahu’alam.

===

Keterangan: Artikel opini ini tersedia dalam media online, JABAR Today, di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 14 Maret 2012. Ianya juga dapat dilayari di: www.jabartoday.com [diakses di Bandung: 17 Maret 2012].

Fahrus Zaman Fadhly, M.Pd. adalah Wasekjen (Wakil Sekretaris Jenderal) Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) di Bandung; dan Dosen di UNIKU (Universitas Kuningan), Jawa Barat, Indonesia.

SHARE

4 COMMENTS

  1. Portal JABARTODAY.COM dan ASPENSI.COM nampaknya merupakan saudara kembar dalam mempropagandakan anti-plagiat. Kebetulan yang jadi sasarannya adalah CD, Dosen yang dicap plagiator dan dulu zamannya FPMD UPI sering mempropagandakan demokrasi, transparansi, penegakan hukum dan keadilan, anti rangkap jabatan, dan anti korupsi. Dari slogan2 FPMD itu memang ada 1 yang terlewat, yaitu “anti plagiat”, dan sekarang nampaknya diamalkan oleh CD sendiri. Yah, maklum sajah, pinter keblinger lah.

  2. According to Alreena: “Plagiarism is taking other people’s words and using them as your own. The consequences of plagiarism can be very serious. In an educational setting, you may receive a bad grade or no credit for plagiarizing. Plagiarism in a job setting may cause you to lose your job. The offender may also have to pay penalties, which could be monetary, criminal punishments or imprisonments” [cited in http://www.google.com on “plagiarism”, 17/3/2012].

  3. Nicole Marie of USA said that the consequences of plagiarism are typically left up to your school’s teachers and administrators. At the college level, the consequence of plagiarism is expulsion from the university or college. Most professors and teachers will simply fail the student for that particular project without a chance to make the paper up at a later date. Some teachers will make the student write the paper over again in detention as a consequence of plagiarism. Another consequence of plagiarism is suspension [cited in http://www.google.com on “plagiarism”, 17/3/2012].

    How about CD (a lecturer at the UPI) as one of the plagiarists in Indonesia? I think he will save and become the free man as well as lucky man.

  4. Dear, the readers of “ASPENSI in News & Views”.

    We’d like to inform all of you, in line with the http://www.malaysiakini.com.my [accessed in Bandung: 17/3/2012] as an online alternative media, please note that foul language will not be tolerated. Comments that include profanity, personal attacks, and antisocial behavior such as “spamming” and “trolling” will be removed. You are also fully responsible for the content you post. Please be responsible and stay on topic.

    Your good attention and cooperation are highly appreciated.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here