Skesta Politik 2012

0
83

Oleh: Hajriyanto Y. Thohari

Lanskap politik (political landscap) 2012 akan sangat panas. Betapa tidak! Pada 2012, akan terjadi pertemuan antara berbagai persoalan politik masa lalu (the past) dan kompetisi di masa yang akan datang (the future). Yang lalu dan yang akan datang akan bertemu pada 2012 ini.

Permasalahan-permasalahan politik yang mengambang (nggantung) pada 2011 akan menjadi residu politik 2012. Dan, berbagai persaingan politik (antara lain Pemilu dan Pilpres 2014) akan dimulai pada 2012 ini.

Berbagai macam agenda politik pada 2011 yang sebagian besar tidak selesai akan menggumpal pada 2012.  Persoalan undang-undang pemilu, seperti parliementary treshold (PT), sistem pemilu, jumlah daerah pemilihan (dapil) akan menuntut penyelesaian pada 2012.

Partai-partai politik pasti akan unjuk perasaan (dan gigi sekaligus) untuk berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan agar sistem dan format pemilu yang disepakati dalam undang-undang menguntungkan dirinya atau minimal tidak merugikan partainya, apalagi membahayakan eksistensi dirinya. Setgab partai-partai koalisi akan menjadi taruhan dan dijadikan sandera oleh parpol-parpol anggota koalisi: untuk apa bergabung di Setgab Koalisi kalau kepentingan politik masing-masing anggotanya tidak digubris, apalagi diakomodasi.

Penekan Mental

Berbagai macam skandal korupsi, seperti skandal bailout Bank Century, mafia pajak, mafia hukum, penyelesaian ganti rugi Lapindo, korupsi Wisma Atlet, Hambalang, dan mega-mega skandal lainnya juga menuntut untuk dituntaskan. Di mata partai-partai politik, isu-isu dan kasus-kasus tersebut di atas mungkin dilihat bukan hanya sebagai persoalan hukum semata, melainkan sarat dengan dimensi politik. Bahkan, tidak jarang dijadikan sebagai komoditas politik semata.

Sementara itu, di mata rakyat kasus-kasus ini sepenuhnya adalah kasus-kasus hukum, kasus-kasus korupsi, perampokan uang negara, atau kasus penyalahgunaan kekuasaan, yang mutlak harus diselesaikan setuntas-tuntasnya. Rakyat sama sekali tidak menginginkan persoalan Bank Century mekengkeng seperti sekarang ini. Ekstremnya, kalau memang tidak terjadi pelanggaran, ya segera putuskan bahwa memang tidak terjadi pelanggaran. Jangan seperti sekarang ini: di satu pihak BPK dan DPR mengatakan ada pelanggaran, tetapi hukum tidak bisa menjangkaunya.

Partai-partai politik sering kali tidak menyadari bahwa kasus-kasus tersebut di mata rakyat adalah serius, bahkan sangat serius! Dus harus diselesaikan. Sikap mengambangkan, menggantung, dan membiarkannya tetep mekengkeng seperti sekarang ini adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Bahkan boleh jadi, bagi rakyat, kalau memang tidak ditemukan bukti-bukti korupsi dalam kasus-kasus skandal itu, maka haruslah ada keputusan, baik itu keputusan hukum maupun politik. Katakan dengan berani dan ksatria, bersikaplah terus terang dan jujur bahwa kasus-kasus itu tidak terbukti dan karena itu kita tutup buku!

Sikap membiarkan persoalan tersebut menggantung dan ngambang begitu lama, dengan dalih penyelesaian hukum memang lama, sungguh menjadi beban politik. Berikutnya, situasi ini akan menekan mental rakyat sehingga justru berpotensi melahirkan ketidakpuasan sosial dan bahkan frustrasi sosial.

Partai-partai politiklah yang memulai, maka partai-partai politik pula yang harus mengakhiri. Tak peduli bagaimana format dan solusi penyelesaiannya, apakah penyelesaian hukum ataukah politik, atau kombinasi di antara keduanya, itu adalah urusan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, inklusif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rakyat hanya akan melihat kredibilitas dan akuntabilitas penyelesaiannya, apa pun modus atau moda yang digunakannya.

Yang penting, janganlah kasus-kasus itu dibiarkan mengambang, nggantung, mekengkeng, dan tetap begini saja, sampai akhir zaman. Betapa malunya kita sebagai bangsa kalau tidak mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sangatlah ironis, bahkan tragis, bangsa yang sudah merdeka 66 tahun tidak bisa menyelesaikan kasusnya sendiri.

Dalam konteks dan perspektif seperti itu, maka politik Indonesia pada 2012 masih akan sarat dengan isu-isu tersebut. Pergumulan politik akan terus berlangsung dan memanas antara tiga pemain utama yang membentuk konfigurasi kekuasaan politik sekarang ini: Presiden SBY, partai-partai politik, dan kaum oposisi.

Koalisi dan Oposisi

Partai-partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi maupun oposisi, akan menari di antara dua poros utama politik itu. Manakala tekanan-tekanan politik dari kaum oposisi menguat, maka mereka akan bergeser ke arah sana, tetapi jika melemah akan bergeser ke arah sebaliknya.

Satu hal yang harus disadari adalah fakta bahwa kredibilitas dan integritas lembaga-lembaga politik formal tempat di mana partai-partai politik berperan sangat dominan, popularitas dan opininya terus mengalami dekadensi dan deklinasi. Kepercayaan publik terhadap parpol, benar atau salah, semakin merosot seiring dengan merosotnya popularitas Presiden SBY.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka tahun 2012 sungguh akan sangat berbahaya bagi masa depan partai politik sebagai tulang punggung kekuatan masyarakat dan sekaligus pilar¬† demokrasi. Jika ingin survive, maka pada 2012 partai-partai politik harus benar-benar membenahi dirinya. Persoalannya, apakah cukup banyak yang menyadari alarm ini? Wallahu a’lam.

===

Keterangan: Artikel opini ini pernah dimuat di harian online Republika di Jakarta, pada hari Senin, 2 Januari 2012. Ia dapat dilayari juga di: www.republika.co.id [diunduh di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 7 Januari 2012].

Hajriyanto Y. Thohari adalah Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) di Jakarta, Indonesia.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here