Hasil Audit Nyatakan Isola Resort “Sehat”

24
983

BANDUNG,(PRLM).- Audit terkait Isola Resort maupun persoalan rangkap jabatan pun sudah dilakukan dua tahun lalu. Hasil mengenai ini sudah disampaikan kepada Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) melalui Itjen (Inspektorat Jenderal) dan tidak ada masalah.

“Ini kalau dikatakan ada dugaan korupsi, dikatakan begitu, harus ada nominal kerugian negara. Akan tetapi hasil audit akuntan publik pun menyebutkan sehat. Selain itu tidak ada legal standing yang menyebutkan alih fungsi. Harus ditegaskan kalau unsur korupsi itu ada unsur pidana. Tidak mungkin ini hal berjalan lama kalau ada indikasi korupsi,” ujar Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi Media Humas UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), Andika Duta Bahari, dalam konferensi pers di Rektorat UPI, Jln. Setiabudhi, Kota Bandung, Rabu (24/7/2013).

Keterangan gambar: KOORDINATOR Bidang Publikasi dan Dokumentasi Media Humas UPI Andika Duta Bahari (dari kanan), didampingi Kepala Humas UPI Suwatno dan Koordinator Hubungan Antar Lembaga dan Media Wakhudin, memaparkan pernyataan resmi universitas pada konferensi pers, di ruang Rektorat UPI, Jln. Dr Setiabudi, Kota Bandung, Rabu (24/7/2013). Pihak UPI menyampaikan hak jawabnya atas pemberitaan mengenai pelapor tentang UPI yang diadukan kepada Itjen, yang dinilai merusak kredibilitas UPI.

Sementara itu terkait pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dalam pembangunana training center di Kota Serang itu sudah dilelangkan melalui tata cara dan mekanisme lelang pekerjaan yang diatur dalam ketentuan pemerintah. Itu merupakan proyek yang didanai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam perjalannya pembangunan TC mengalami kendala pengurusan IMB yang beuim selesai.

Disebutkan Andika, posisi UPI dalam perkara ini tidak terkait langsung dengan pengurusan IMB bangunan, karena pengurusan IMB merupakan salah satu aspek pekerjaan yang dilelangkan.

“Peran UPI dalam konteks pengurusan IMB menyediakan kelengkapan administrasi dan hal itu sudah dilakukan. Posisi terakhir mengenai IMB itu pada saat ini sudah dimiliki UPI,” jelas Andika.

Terkait laporan salah satu dosennya, UPI tengah melakukan analisis apakah ada unsur pindana. Pihaknya mengaku tidak ingin reaktif menangapi laporan ini. Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sudah dipikirkan, tetapi sekarang bagaimana universitas bisa berjalan dengan baik.

“Beberapa pihak menyayangkan hal ini, bahkan teguran administratif kepada pelapor pun tidak dilakukan universitas. Kalau punya data silakan mereka melapor, tapi kalau data salah, kami juga sampaikan fakta-fakta ke Inspektorat,” kata Andika.

Kepala Humas UPI Suwatno menegaskan data-data yang disampaikan kepada publik merupakan data yang dimiliki UPI. Data ini pun sudah disetujui oleh inspektorat untuk disiarkan ke publik. Sementara untuk hasil audit Itjen sendiri akan diserahkan ke Mendikbud dan nanti dari pihak Kemendikbud yang akan merilisnya. (A-208/A-88)***

===

Catatan kaki: Berita ini terpajang di surat kabar online, PIKIRAN RAKYAT, di Bandung: Rabu, 24 Juli 2013. Berita asali dan lengkap dapat dilayari pula di: http://www.pikiran-rakyat.com/node/244077 [diakses di Vijaya Kusuma, Cipadung, Bandung, Indonesia: 25 Juli 2013].

SHARE

24 COMMENTS

  1. Hik hik hik. Humas UPI jiga HARMOKO (Hari2 Omong Kosong) di zaman ORBA. Yakinlah rezim SOEHARTO, eh SOENARYO, akan tumbang segera!!!

  2. Zaman pancen wis edan. Wakhudin kuwi cedak marang PR. Lha kok PR malah uwar-uwar kasus korupsi ning lembagane Wakhudin? Piye tomas? Eling lan waspodo, tole Wakhudin!

  3. Eta si Andika mere keterangan pers siga nu keur mabok. Sadar kitu manehna ngomong kitu teh? Kade ah bisi mabok deui, jeung sok kamana mendi ngabaceo na ari keur teler teh.

    • RH teh saha euy? Riduan Hare-hare? Rada Hareeng? Rakus Hasad? Riweuh Heueuh? Hayang nyaho saya mah dosen preman ieu teh asup penjara. Amin.

  4. Salah satu indikasi Rektor UPI korupsi adalah gampang saja. Dalam RENSTRA UPI sejak tahun 2006 hingga sekarang dikatakan bahwa UPI akan memiliki jurnal yang terakreditasi, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Buktinya? Hingga sekarang tidak ada satu pun jurnal ilmiah yang terakreditasi di UPI. Kemana dana UPI yang milyaran Rupiah itu perginya? Coba kita bertanya pada Rektor UPI, eh pada rumput yang bergoyang.

  5. Wah, pak Didin dan pak Khalid mulai dipanggil oleh Dekan FPIPS dan FPBS UPI. Maju terus pantang mundur pak Din dan pak Khalid. Yang hebat juga bahwa PD II, Anggota SA UPI, dan Kajur Pend Sejarah dan Bahasa Indonesia ikut2an mengadili pak Din dan pak Khalid. Tenang dan sabar saja. Kalau nanti terbukti pimpinan UPI itu melakukan korupsi, tinggal dipanggil balik Dekan FPIPS dan FPBS itu dan semua pejabat terkait, lalu ditanya kepada mereka, “Apakah Anda pendukung korupsi dan menjadi koruptor juga?”

  6. Yth para pengunjung web ASPENSI.

    Mohon dengan hormat agar dalam memberikan komentar TIDAK menggunakan nama orang lain. Banyak yang komplain kepada kami. Kami kira Anda diberi kebebasan untuk memberikan komentar, tapi mohon menggunakan NAMA IDENTITAS sendiri.

    Sekian dan wassalam.
    Pengurus ASPENSI Periode 2013-2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here