Berkala Ilmiah Harus Punya Website untuk Mencegah Plagiarisme

12
207

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi praktek plagiarisme di Indonesia adalah agar pengelola berkala ilmiah memiliki website. Dengan begini maka semua artikel yang dimuat dalam berkala tersebut akan bisa dibaca, diakses, dinilai, dan diawasi oleh masyarakat luas.

Demikian ditegaskan oleh Prof. Dr. Ali Saukah dalam acara Sosialisasi Instrumen Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2012, yang diselenggarakan di Gedung KOPERTIS (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah IV di Bandung, pada hari Rabu, 7 Maret 2012.

Menurut Ali, yang juga Guru Besar UM (Universitas Negeri Malang) dan Ketua Redaksi Jurnal Ilmu Pendidikan di Malang, usaha mencegah dan menanggulangi praktek plagiarisme tidak hanya dilakukan oleh pihak Pengelola jurnal, tapi juga masyarakat akademik secara luas harus ikut mengawasinya.

“Sebenarnya, kalau terjadi aksi plagiarisme bukan hanya Plagiator saja yang terkena sanksi, tapi juga bisa menimpa para Pengelola berkala ilmiah karena dianggap teledor dan tidak selektif dalam memilih dan menerbitkan sebuah karya ilmiah yang plagiat”, kata Ali seraya menambahkan bahwa yang harus dilakukan oleh Pengelola berkala ilmiah, selain memiliki website jurnal, juga membuat pernyataan yang ditandatangani oleh penulis artikel tersebut. Isinya, menurut Ali, adalah pernyataan bahwa makalah yang akan diterbitkan oleh berkala ilmiah tersebut bukan merupakan hasil dari tindakan plagiarisme.

Ditanya tentang apa sanksi yang diberikan oleh Ditjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) kepada Pengelola berkala ilmiah yang lalai dalam mencegah plagiarisme, Ali merujuk pada Peraturan dan Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2011 dan Perdirjen Dikti No.49/DIKTI/Kep/2011) bahwa berkala tersebut, diantaranya, terkena “disinsentif” atau pengurangan nilai dalam proses akreditasi. Disamping tentu akan dinilai dan dicatat oleh Dikti sebagai berkala yang tidak baik dan tidak profesional.

Semantara bagi Plagiatornya itu sendiri, menurut Ali, berdasarkan Permendiknas RI No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi akan dikenakan sanksi oleh Perguruan Tinggi bersangkutan. Dan kalau PT (Perguruan Tinggi) tersebut tidak memberikan sanksi kepada plagiator, maka giliran Pimpinan PT itu yang akan mendapat sanksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam acara yang sama juga dijelaskan tentang sosialisasi instrumen dan akreditasi berkala ilmiah yang terbaru (tahun 2011). Tampil sebagai pembicara adalah Prof. Dr. Wasmen Manalu, yang juga merupakan Guru Besar dari IPB (Institut Pertanian Bogor).

Menurut Wasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Ditjen Dikti, berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penerbitan berkala ilmiah di Indonesia. Kunci untuk meningkatkan kualitas berkala ilmiah itu sebenarnya terletak pada dua hal, yaitu: Pengelola Jurnal dan Mitra Bebestari. Jika kedua pihak ini baik, menurut Wasmen, maka aspek-aspek lainnya akan mengikuti baik dan berkualitas juga.

Acara Sosialisasi Instrumen Akreditasi Berkala Ilmiah ini diikuti oleh para pengelola jurnal yang ada di wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Andi Suwirta, Ketua Umum ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) di Bandung dan pengelola jurnal SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan.

Menurut Andi, jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh ASPENSI sudah memiliki website sendiri-sendiri, dengan demikian telah membantu usaha pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mencegah dan menanggulangi praktek plagiarisme di Indonesia.

Andi akhirnya menegaskan bahwa kasus-kasus plagiat yang ditemukan oleh Ditjen Dikti pada umumnya adalah karena karya ilmiah Plagiator tersebut diterbitkan dalam jurnal yang tidak memiliki website. [MAS]

SHARE

12 COMMENTS

  1. Wah, kalau begitu bisa gawat nih. Jangan-jangan nanti Jurnal HISTORIA yang dikelola oleh Jurusan Pendidikan Sejarah UPI akan terkena sanksi juga oleh Dikti, mengapa sampai tidak teliti menerbitkan karya CD yang diindikasikan plagiat tersebut? Panas, panas, dan pada kebakaran jenggot semua!

    • @ Warga Sejarah: Yang harus bertanggung jawab adalah Andi Suwirta. Gara-gara dia meninggalkan jurnal HISTORIA bukan saja jurnal ini jadi tidak terakreditasi, terbit tidak teratur, tidak punya portal yang baik pula, tapi juga akan dicatat oleh Dikti sebagai jurnal yang “abal-abal” dan tidak profesional.

  2. Makanya, jurnal yang profesional adalah jurnal yang diterbitkan oleh organisasi profesi. Kalau diterbitkan oleh Jurusan, ganti Ketua Jurusan, ganti lagi kebijakannya. Lebih-lebih kalau Ketua Jurusannya sama seperti saya OMDO (Omong Doang).

    Tapi organisasi profesinya juga harus yang baik, punya pengurus dan anggota yang jelas, punya media (termasuk jurnal) dan portal, serta punya program kerja yang jelas. Kebanyakan mah hanya Organisasi Papan Nama, alias “abal-abal” juga.

  3. Saya alumni UPI dan mengajar di SD sbuah desa di Banten. Saya punya makalah tentang PTK dan ingin diterbitkan dalam jurnal yang terakreditasi secara nasional. Apakah UPI punya jurnal yang saya maksudkan? Kalau ada, tolong informasikan apa nama jurnalnya dan alamat redaksi dengan e-mailnya. Saya akan segera mengirimkannya. Terima kasih.

  4. Alamak, di Indonesia jurnal akademik tu kena diiktiraf oleh Kementerian? Haibat, haibat. Di Malaysia wujud dua kementerian, iaitu Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi, dua-dua kementerian bersabit tak wujud pemerhatian kepada jurnal akademik.

    Tapi, pada kami sama ada cikgu maupun pensyarah, tak payah la jurnal tu diiktiraf oleh kementerian. Bila kami punya kertas kerja dan ianya boleh diterbit oleh jurnal akademik di luar negara, contohnya di Indonesia, maka kami selaku cikgu atau pensyarah dah boleh rasa bangga kerana dapat markah tinggi.

  5. Saudara-saudara, mahasiswa dan alumni Sejarah yang saya hormati. Berikut ini adalah dialog imajiner antara saya dengan Andi Suwirta.

    Alumni Sejarah: “Mengapa Anda menulis “CD: Sang Plagiator?”

    Andi Suwirta: “Saya hanya ingin mengimplementasikan hasil MK Sejarah Sosial dulu, yang diberikan oleh Ibu Rochiati Wiriaatmadja, bahwa kita harus bisa menulis sejarah “Wong CILIK”, bukan sejarah “Wong GEDE”.

    Alumni Sejarah: “Anda nampaknya salah menulis, sebab CD bukanlah Wong CILIK di UPI ini”.

    Andi Suwirta: “Maksud saya, bila dibandingkan dengan Soekarno, tentu saja CD tidak ada apa-apanya”.

    Alumni Sejarah: “Anda tetap salah menulis, sebab CD bukan Wong CILIK … harusnya Wong LICIK”.

    Andi Suwirta: “???”

  6. Saya setuju dengan dialog imajiner dari Alumni Sejarah. Saya juga dapat SMS berbentuk pantun seperti ini:

    “Becak Medan amat kesohor, kalah oleh sepeda motor.
    Cecep Darmawan mau jadi Profesor, malah jadi Plagiator”.

    Tor tor tor, ha ha ha.

  7. Pembelaan CD dalam koran PR, dia menyalahkan si Penterjemah. Jadi beginilah siklus kesalahan itu:

    CD menyalahkan Penterjemah,
    Penterjemah menyalahkan Pengelola Jurnal.
    Pengelola Jurnal menyalahkan Penerbit.
    Penerbit menyalahkan Media Massa.
    Media Massa menyalahkan Dikti
    Dikti menyalahkan CD.

    Lieur sugan mah!!!

  8. Bicara tentang “plagiat dan plagiator” lebih baik kita langsung merujuk kepada Permendiknas RI No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

    Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa: “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

    Pasal 1, ayat 2 menyatakan bahwa: “Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok, atau untuk dan atas nama suatu badan”.

    Jadi, baik disengaja maupun tidak, teliti maupun teledor, kalau melakukan kegiatan plagiat, ya disebut plagiator.

    CD khilaf tidak mencantumkan catatan kaki, tetap itu teledor dan plagiator. Sudah akui saja, jangan mencari-cari kambing hitam dan menyalahkan Dikti, nanti tambah kewalat.

  9. Pembelaan CD di Harian Pikiran Rakyat (7 Maret 2012) bahwa dia bukan murni plagiat, karena salah Catatan Kaki dan salah Penterjemah, jadi bahan tertawaan banyak kalangan.

    Pertama, gaya penulisan jurnal HISTORIA tidak mengenal Catatan Kaki, tapi menggunakan Sistem Harvard, yaitu menyebut nama pengarang, tahun, dan halaman yang dikutip. Jadi kalau CD khilaf tidak mencantumkan catatan kaki, orang yang membaca jurnal HISTORIA, termasuk dari Dikti, pasti mentertawakannya.

    Kedua, menyalahkan si Penterjemah dalam Bahasa Inggris juga jadi tanda tanya besar. Kok seorang Doktor yang mau jadi Guru Besar tidak bisa menulis karya ilmiah dalam Bahasa Inggris? Apa kata dunia? Jadi waktu CD lulus Doktor dan disyaratkan lulus TOEFL dengan skor 500 itu apa artinya? Jangan-jangan lulus TOEFL nya juga boong-boongan alias jadi plagiator juga.

    Makanya kalau berargumen bersifat akademik, logis dan rasional lah. Jangan politis dan bombastis terus!!!

  10. Masih di sekitar Permendiknas RI No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

    Bab II, Lingkup dan Pelaku; dimana Pasal 2 ayat 1 menyatakan sebagai berikut:

    “Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
    a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
    b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
    c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
    d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
    e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

    Dari pernyataan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tersebut, saudara-saudara bisa menilai, kira-kira ketiga Calon Guru Besar dari UPI tersebut masuk dalam kategori plagiat yang mana?

  11. Gua jadi tau dah sekarang. Bedanya engkong Cecep dengan empo Lena bukan hanya yang 1 cowok dan yang 1 laginya cewek, tapi engkong Cecep orangnya emang “tinggi hati” sedangkan empo Lena orangnya “rendah hati”. Klarifikasi tindakan plagiat mereka di HU Pikiran Rakyat (7 dan 8 Maret 2012) Bandung sudah menunjukkan perbedaan sikep dan watek tersebut.

    Lagian, engkong Cecep tuh Dosen yang politis, manakala empo Lena adalah Dosen yang akademis. Engkong Cecep orangnya “ngeyel” dan songong, serta kagak mau terima dituduh plagiat, manakala empo Lena mah “nerimo” dan pasrah saja kalau memang Dikti sudah mencap dia sebagai plagiat.

    Usul gua jelas dan tegas, agar UPI dan Dikti kudu kasih sanksi yang berat kepada Dosen yang politis, sebab bikin dunia perguruan tinggi dipolitisir, seperti yang dilakukan oleh engkong Cecep dan konco-konconya sejak jaman FPMD UPI dulu hingga sekarang.

    Engkong Cecep emang orangnya kayak “bangkong”, ke atas mencari muka, ke samping nyikut, dan ke bawah nginjek. Orang berwatek bangkong emang layak dibuang ke dalam tong (sampah).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here